(0401) 3129641     perizinan.konkep@gmail.com    Senin-Jumat 07.00 - 15.30

DPMPTSP Sultra Berhasil Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra berhasil masuk dalam jajaran Top 99, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publ

TenggaraNews.com, KENDARI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra berhasil masuk dalam jajaran Top 99, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Adapun judul inovasi pelayanan publik tersebut yaitu “Mereper Puisi Tabu” atau mendudukan regulasi perizinan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi regulasi ini kita inginkan terutama dalam rangka untuk  meningkatkan pelayanan perizinan, agar perizinan itu bisa didudukan mana yang kewenangan kabupaten/kota, kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Jadi, pedoman itu dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa inilah model perizinan,” ujar Kepala DPMPTSP Sultra, Masmuddin saat ditemui di ruang kerjanya Senin 16 Juli 2018.

Lebih lanjut, mantan Wakil Bupati Konawe periode 2008 -2013 ini mengatakan, setelah berjalan selama kurun waktu 4 tahun, sejumlah perbaikan kinerja berhasil dicapai, antara lain terwujudnya sinkronisasi aturan perizinan baik tingkat pusat maupun provinsi dengan kabupaten/kota se-Sultra. Alhasil, animo masyarakat untuk mengurus izin meningkat.

Hal ini tercermin dari jumlah izin yang diterbitkan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebanyak 448 izin, tahun 2016 naik sebanyak 791 izin dan tahun 2017 sebanyak 1315 izin.

“Kondusifnya iklim investasi di Sultra dapat kita lihat dari meningkatnya realisasi investasi per tahun, serta mampu mencapai taget nasional dan target RPJMD. Tahun 2015 sebesar Rp5 triliun, Tahun 2016 sebesar Rp 7 triliun dan mencapai Rp13 triliun pada tahun 2017, hal ini melampaui target nasional dan target RPJMD Sultra,” paparnya.

Selain itu, tambah dia, pengurus izin juga dapat mengetahui dengan transparan, bahwa tahapan perizinan yang tidak saling menyaratkan dapat dilakukan secara paralel, sementara yang saling menyaratkan harus dilakukan secara berurutan.

“Inovasi ini relevan dengan asas hukum di Indonesi, yaitu aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, dan aturan yang khusus mengalahkan yang umum, sehingga menjamin keberlanjutan inovasi ini,” tandasnya.

Share Berita

Link Terkait